Kemenhut Selidiki 12 Perusahaan dan Individu Diduga Rusak Hutan Tapanuli

Direktorat Jenderal Perlindungan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum yang diduga me...

Direktorat Jenderal Perlindungan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum yang diduga melakukan kerusakan.hutandi wilayah hulu di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kerusakan ini diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor besar di kawasan tersebut.

Kepala Badan Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan bahwa timnya telah menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai atau DAS yang diduga memperburuk dampak bencana di bagian hilir.

Dwi menyampaikan, hasil analisis awal yang didukung oleh verifikasi lapangan menunjukkan bahwa selain curah hujan yang sangat tinggi, terdapat tanda-tanda kerusakan lingkungan di hulu DAS Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, serta Tapanuli Selatan.

Kerusakan tutupan hutan di bagian lereng dan hulu DAS diduga mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Akibatnya, hujan yang intens lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dwi menyampaikan bahwa material kayu yang terbawa oleh arus menunjukkan dugaan adanya kegiatan penebangan dan pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami mengamati pola yang jelas: di tempat terdapat kerusakan hutan di hulu akibat kegiatan ilegal, di sana risiko bencana di hilir meningkat secara signifikan," ujar Dwi dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Kegiatan yang seharusnya sah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah (PHAT) diduga disalahgunakan sebagai alasan untuk melakukan penebangan liar yang meluas ke kawasan hutan negara di sekitarnya. "Ini merupakan tindakan kriminal yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat," kata Dwi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Kehutanan membentuk tim bersama untuk mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum, baik berbentuk korporasi maupun perorangan, diduga terlibat dalam gangguan tutupan hutan di daerah hulu.

"Medan yang sulit, cuaca yang ekstrem, serta keterbatasan akses logistik menjadi penghalang utama. Namun seluruh tim tetap melanjutkan pemeriksaan lapangan secara bersamaan," katanya.

Sejak 4 Desember 2025, tim telah memasang papan larangan (papan informasi) di 5 lokasi yang diduga terkena dampak, yaitu 2 titik di area konsesi PT TPL, dan 3 titik di lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dengan nama JAM, AR, dan DP. Pada saat yang sama, Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Sumatera sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana kehutanan terhadap salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT bernama JAM, setelah ditemukan 4 truk yang membawa kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

Mengenai perkara ini, PPNS memberlakukan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b bersamaan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menjerat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun serta denda maksimal sebesar Rp 2,5 miliar.

Dwi menyatakan akan menghubungi 12 subjek hukum pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Tim lapangan telah melakukan penyegelan terhadap lokasi-lokasi yang diduga melakukan aktivitas ilegal,” ujarnya.

Dwi menyatakan tindakan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh yang mencakup pemeriksaan fakta, pengawasan lokasi, serta persiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan jujur. “Kami juga akan bekerja sama erat dengan instansi terkait agar memastikan adanya upaya pemulihan hulu DAS dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak,” kata Dwi Januanto.

Selain hukuman terkait kehutanan, Direktorat Jenderal Gakkum saat ini juga sedang meninjau penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak dan menyita aset yang diperoleh dari tindak kejahatan kehutanan, serta mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 bersama Pasal 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan petunjuk teknis terkait pemulihan hulu DAS dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Program ini meliputi perbaikan vegetasi, pengelolaan pengendalian erosi, serta penyusunan kembali alur sungai yang tersumbat oleh material.