Jejak Energi Terbarukan di Banjir Sumatra

Articlepedia , JAKARTA — Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa dampak besar bencana banjir dan tanah longsor yang terj...

Articlepedia, JAKARTA — Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa dampak besar bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya disebabkan oleh perubahan bentang alam akibat kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, tetapi juga karena pembangunan proyek-proyek energi terbarukan.

JATAM melaporkan bahwa paling sedikit terdapat 28 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang beroperasi atau sedang dikembangkan di Pulau Sumatra. Jumlah terbanyak ditemukan di Sumatra Utara sebanyak 16 lokasi, disusul oleh Bengkulu dengan lima PLTA, Sumatra Barat yang memiliki tiga PLTA, Lampung dengan dua PLTA, dan Riau yang juga memiliki dua PLTA.

"Penyebaran operasi PLTA ini menunjukkan bahwa hampir seluruh provinsi di Sumatra sedang berupaya menjadi pusat energi air yang penuh dengan risiko lingkungan," tulis JATAM dalam laporannya.

Di antara titik-titik tersebut, terdapat PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara yang memanfaatkan aliran dari salah satu sungai utama dalam ekosistem Batang Toru. Wilayah yang memiliki kepentingan ekologis tinggi ini kini diisi oleh bendungan, terowongan air, serta jaringan infrastruktur lain sesuai laporan JATAM.

Berdasarkan analisis data citra satelit Google/Google Imagery yang dilakukan JATAM pada 28 November 2025, proyek PLTA Batang Toru telah mengakibatkan pembukaan area hutan seluas minimal 56,86 hektar sepanjang aliran sungai untuk keperluan bangunan utama, kolam, jalan, dan fasilitas pendukung. Hal ini terlihat jelas sebagai perluasan wilayah terbuka di dalam sistem ekologis.

"Kehadiran PLTA dalam skala besar mengubah aliran sungai, memengaruhi pola endapan, serta meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor di daerah hilir ketika terjadi bersamaan hujan deras dan pengelolaan bendungan yang tidak optimal," demikian lanjut laporan tersebut.

Pada saat yang bersamaan, pengembangan energipanas bumijuga membatasi akses ke wilayah tinggi di berbagai daerah pegunungan Pulau Sumatra. Saat ini terdapat delapan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang telah beroperasi.

Empat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berada di Sumatra Utara, satu di Sumatra Barat, dua di Sumatra Selatan, serta satu di Lampung. Angka ini belum mencakup wilayah yang masih dalam status Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang sedang dilakukan eksplorasi.

Artinya, masih terdapat lapisan risiko yang baru di masa depan ketika WPSPE dan WKP ini berkembang menjadi operasi penuh, disertai dengan pembukaan hutan untuk sumur produksi, jaringan pipa, serta akses jalan. Terlebih lagi, sebagian besar proyek panas bumi berada di lereng-lereng gunung yang curam. Kombinasi antara pembukaan hutan, pengeboran, serta perubahan struktur tanah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap longsoran dan banjir bandang.

"Jika semua angka ini dikumpulkan, terlihat jelas bahwa wajah Sumatra saat ini adalah pulau yang tubuh ekologisnya dihimpit tiga lapis industri sekaligus, yaitu tambang mineral yang merusak tutupan hutan dan tanah, PLTA yang memotong serta mengatur ulang aliran sungai, serta PLTP beserta WPSPE/WKP yang menggali kawasan pegunungan dan hulu DAS," tulis JATAM.

Selain itu, gambar satelit menunjukkan bahwa pembangunan PLTA Batang Toru dengan kapasitas 510 megawatt (MW) yang didanai oleh Tiongkok berkontribusi terhadap perubahan penggunaan lahan di DAS Batang Toru. PLTA ini direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Di sisi lain, Reuters dalam laporan mereka menyebutkan bahwa mereka tidak dapat memperoleh konfirmasi dari North Sumatra Hydro Energy, yang mengelola PLTA tersebut. Perusahaan induknya, SDIC Power Holdings asal Tiongkok, juga tidak langsung merespons pertanyaan yang diajukan.

Di sisi lain, Walhi pernah mengajukan tuntutan pada tahun 2018 untuk mencabut izin pemerintah terkait proyek PLTA tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi tuntutan tersebut ditolak pada tahun 2019.

"Krisis ini bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga faktor ekologis, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat oleh pemerintah," kata Walhi.