Kejagung ungkap 4 kasus besar 2025: impor minyak, Sritex, Chromebook

Kantor Jaksa Agung (Kejagung) mengumumkan daftar empat perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara terbesar sepanj...

Kantor Jaksa Agung (Kejagung) mengumumkan daftar empat perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara terbesar sepanjang tahun 2025. Perkara-perkara ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Perkara tersebut meliputi dugaan pelanggaran hukum terkait pengelolaan minyak mentah dan hasil kilang pada PT Pertamina selama periode 2018-2023 dengan total kerugian mencapai Rp 285 triliun. Selain itu, terdapat juga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan sejak 2015-2023 yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

Kepala Pusat Komunikasi Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa fokus penegak hukum lebih menitikberatkan pada kasus-kasus penting yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara.

"Penanganan perkara dengan kerugian negara terbesar pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung minimal terdapat empat," ujar Anang dalam sesi konferensi pers Capaian Kinerja Kejaksaan RI 2025 di Gedung Kejagung pada Rabu (31/12).

Empat perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian negara terbesar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tata Kelola Impor Minyak

Anang menyatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan memperkirakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 285 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 70,67 triliun, kerugian ekonomi negara sebesar Rp 171,99 triliun, serta keuntungan ilegal sebesar Rp 43,27 triliun.

Perkara ini juga menyeret sejumlah pejabat PERTAMINA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Perkara yang pertama sudah sampai pada tahap penuntutan," ujar Anang.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Pertamina. Para tersangka terdiri dari pegawai internal Pertamina, anak perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal di sektor pengelolaan energi.

Tiga tersangka antara lain adalah Alfian Nasution yang menjabat sebagai Wakil Presiden Pasokan dan Distribusi PT Pertamina pada periode 2011–2015, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014, serta Toto Nugroho yang pernah menjabat Wakil Presiden Pasokan Menengah PT Pertamina pada periode 2017–2018.

Chromebook Kemendikbudristek

Anang menyampaikan bahwa perkara kedua ini masih dalam tahap penyelidikan. Kejaksaan memperkirakan besarnya kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,98 triliun. Perkara ini melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Nadiem saat ini menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019–2022. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pengadaan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 9,98 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp 3,58 triliun yang berasal dari dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,4 triliun dari dana alokasi khusus (DAK).

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa para penyidik telah memiliki bukti yang memadai untuk menuntut Nadiem. Saat ini, mereka sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan adanya persekongkolan jahat dari berbagai pihak, dengan mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis mengenai pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi.

Pemberian Kredit PT Sritex

Anang menyebut Kejaksaan juga sedang melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh beberapa bank daerah dan bank milik negara kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) serta anak perusahaannya. Dalam kasus ini, penyidik menghitung kerugian negara yang mungkin mencapai Rp 1,35 triliun.

Penyidik sedang menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Sritex dan perusahaan anaknya.

Importasi Gula Kemendag

Perkara keempat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama periode 2015 hingga 2023. Kejaksaan mencatat besarnya kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 578,1 miliar.

Perkara ini sebelumnya juga menimpa Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong, yang kini telah dibebaskan dari segala tuntutan setelah menerima penghapusan hukuman dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong secara resmi keluar dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat 8 Agustus lalu.

Tom Lembong menjalani hukuman di Lapas Cipinang setelah divonis selama 4 tahun 6 bulan oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 18 Juli lalu dalam perkara impor gula. Tom juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 750 juta atau hukuman penjara selama enam bulan sebagai subsider.

Tom sebelumnya dituduh merugikan keuangan negara senilai Rp 578,1 miliar, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah pada periode 2015—2016 kepada 10 perusahaan tanpa adanya rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.