DJP Umumkan Aturan Baru, Ini Kriteria Rekening & Aset Kripto yang Bisa Dikendus

Zona Kreasi , JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengeluarkan peraturan terbaru terkait akses informasi keuangan d...

Zona Kreasi, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengeluarkan peraturan terbaru terkait akses informasi keuangan dalam rangka pengelolaan pajak.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025, pemerintah mengubah aturan pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang kini juga meliputi aset kripto.

Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 70/PMK.03/2017 beserta perubahannya PMK 47/2024, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kerangka pelaporan aset kripto (Crypto-Asset Reporting Framework/CARF) serta revisi standar pelaporan umum (Common Reporting Standard/CRS).

Kriteria akun atau aset keuangan yang dapat diakses otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Berdasarkan peraturan yang berlaku sejak 1 Januari 2026, terdapat perbedaan dalam batas saldo yang diberlakukan untuk rekening bank, asuransi, pasar modal, serta aset kripto.

Perbankan dan Asuransi: Batas Saldo Rp1 Miliar

Untuk nasabah perbankan atau institusi penyimpanan, pemerintah menetapkan batas saldo minimum yang harus dilaporkan secara domestik. Berdasarkan Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 1 PMK 108/2025, rekening keuangan yang dimiliki oleh individu wajib dilaporkan apabila memiliki saldo atau nilai minimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau setara dalam mata uang asing.

Namun, aturan yang berbeda berlaku untuk nasabah perusahaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 2, rekening yang dimiliki oleh entitas (badan) tidak memiliki batas minimum saldo.

Maknanya, semua rekening entitas di perbankan harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak tanpa memperhatikan besaran saldo.

Aturan serupa juga berlaku di sektor asuransi. Berdasarkan Pasal 35 ayat (8) huruf b, Perusahaan Asuransi Tertentu harus melaporkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan atau nilai tunai minimal Rp1 miliar, baik yang dimiliki oleh individu maupun entitas.

Pasaran Modal: Tanpa Batas Saldo

Wajib pajak yang menanamkan dananya dalam instrumen pasar modal akan mendapat pengawasan yang lebih ketat. Aturan ini menegaskan bahwa tidak ada batas bawah saldo dalam pelaporan rekening efek.

Seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (8) huruf c, rekening keuangan yang diurus oleh Lembaga Kustodian serta Entitas Investasi (seperti sekuritas atau manajer investasi) harus dilaporkan tanpa adanya batasan jumlah saldo atau nilai. Oleh karena itu, portofolio investasi berupa saham, reksa dana, atau obligasi dengan besaran apa pun akan masuk ke dalam sistem pelaporan otomatis kepada otoritas pajak.

Aset Kripto: Harus Laporkan Nilai Aset dan Uang Tunai

Pembaharuan dalam PMK 108/2025 mencakup pengakuan aset kripto sebagai objek pelaporan otomatis. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) yang termasuk dalam kategori pelapor CARF harus mengajukan laporan mengenai informasi aset kripto yang relevan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, data yang harus dilaporkan meliputi nilai pasar aset kripto serta saldo mata uang fiat (uang tunai) yang tersimpan dalam akun pengguna pada akhir tahun pelaporan, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (6) huruf d.

Selain saldo akhir, PJAK juga harus melaporkan transaksi pembayaran ritel yang bernilai tinggi. Berdasarkan Lampiran VI Huruf C angka 1 huruf c butir 3, transaksi transfer aset kripto sebagai pembayaran barang atau jasa dengan nilai melebihi US$50.000 (lima puluh ribu dolar AS) termasuk dalam kategori Transaksi Pembayaran Retail yang Harus Dilaporkan.

Rekening yang Dikecualikan

Meskipun cakupannya luas, pemerintah memberikan pengecualian bagi jenis rekening tertentu. Sesuai dengan Lampiran I Huruf A angka 3 huruf t, terdapat beberapa rekening yang tidak perlu dilaporkan (excluded accounts).

Pertama, rekening pensiun atau yang ditentukan khusus untuk manfaat pensiun dengan batas kontribusi tahunan maksimal sebesar US$50.000.

Kedua, rekening yang tidak aktif (dormant) merupakan rekening dengan saldo yang tidak melebihi US$1.000 dan tidak memiliki aktivitas transaksi selama 3 tahun, serta pemiliknya tidak dapat dihubungi oleh lembaga keuangan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir.

Ketiga, rekening escrow merupakan rekening penyimpanan yang terkait dengan keputusan pengadilan atau transaksi jual beli properti.

Selanjutnya, pelaporan informasi keuangan tersebut harus disampaikan oleh lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 30 April setiap tahunnya.

Persiapan Pertukaran Informasi dengan Negara Lain

Selain itu, penerbitan PMK 108/2025 tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan transparansi informasi keuangan antar negara, termasuk perluasan lingkup standar pelaporan umum (CRS) serta sistem pelaporan aset kripto melalui kerangka pelaporan aset kripto (CARF).

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa kedua sistem global tersebut akan mulai saling bertukar data pada tahun 2027 untuk informasi pajak tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa inisiatif transparansi pajak ini merupakan perintah internasional yang muncul dari keputusan Konferensi Tingkat Tinggi G20 London 2009.

Rapat tersebut menegaskan bahwa masa rahasia perbankan dalam rangka pajak telah berakhir dan memberikan wewenang kepada OECD serta Forum Global untuk menciptakan standar pertukaran informasi keuangan secara global.

"Indonesia telah menjadi anggota Forum Global sejak November 2009 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transparansi informasi keuangan internasional," kata Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melanjutkan dengan meratifikasi konvensi bantuan administratif perpajakan melalui Peraturan Presiden 159/2014 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Presiden 56/2024. Indonesia juga menghadiri Perjanjian Kompeten Otoritas Multilateral (CRS MCAA) pada Juni 2015, yang menjadi dasar hukum bagi pertukaran data keuangan antar negara.

Bimo menjelaskan bahwa penerapan CRS secara global saat ini melibatkan 126 yurisdiksi dengan 8.794 lembaga keuangan yang terdaftar sebagai pelapor. Di tingkat nasional, DJP menetapkan bahwa entitas pelapor harus mengirimkan informasi rekening keuangan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan batas saldo di atas Rp1 miliar, sedangkan rekening efek dan rekening kustodian dilaporkan tanpa adanya batasan saldo.

Perubahan standar CRS terbaru meliputi perluasan cakupan terhadap produk uang elektronik tertentu serta mata uang digital bank sentral (CBDC). Hanya saja untuk CBDC, Bimo menegaskan bahwa penerapan di dalam negeri belum berjalan karena rupiah digital belum dikeluarkan.

Untuk e-money, pelaporan hanya dilakukan jika saldo mencapai minimal US$10.000. Bimo menegaskan bahwa batasan ini lebih tinggi dari batas saldo uang elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan pelaksanaan Selain itu, pemerintah juga menyediakan penerapan Selain itu, pemerintah juga mengatur pelaksanaan Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan penerapan Selain itu, pemerintah juga melakukan implementasicrypto asset reporting frameworkDengan skema ini, penyelenggara jasa aset kripto (PJAK) diwajibkan melaporkan nilai, jumlah unit, serta frekuensi transaksi aset kripto secara keseluruhan dalam jangka waktu satu tahun.

Data yang dilaporkan berupa informasi nilai, jumlah unit, dan frekuensi transaksi secara keseluruhan dalam setahun untuk masing-masing jenis aset kripto, termasuk pertukaran aset kripto dengan uang tunai. Selanjutnya, pertukaran antar jenis aset kripto atau transfer aset kripto," tutup Bimo.