Warga Dilibat Bantu Perbaiki Infrastruktur Sumatra, Dapat Upah Rp125 Ribu

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di daerah yang terkena dampak bencana Sumat...

Jakarta, IDN Times- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di daerah yang terkena dampak bencana Sumatera guna mendorong pemulihan ekonomi lokal serta menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Skema padat karya dilaksanakan di beberapa lokasi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Pelaksanaan program padat karya diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penghasilan warga serta mempercepat perbaikan infrastruktur dasar," demikian tulis Kementerian PU melalui pernyataan resmi, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

1. Gaji PKT sebesar Rp125.000 per hari

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Bappenas) Kementerian PUPR Dewi Chomistriana mengatakan, dalam skema Padat Karya Tunai masyarakat mendapatkan upah harian sebesar Rp125.000 per orang. Sampai saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai.

"Di masa depan, Kementerian PU bekerja sama dengan perbankan dalam memudahkan masyarakat untuk membuka rekening agar pembayaran bisa dilakukan secara elektronik dengan nominal yang sama," katanya.

Secara terus-menerus, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan program padat karya dengan bantuan pembangunan dan perbaikan infrastruktur permukiman, seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Selanjutnya, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

2. Ratusan infrastruktur yang didirikan oleh masyarakat terkena dampak

Berdasarkan hasil identifikasi sampai 31 Desember 2025, kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh mencakup 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Seluruh pengelolaan direncanakan untuk memaksimalkan partisipasi tenaga kerja setempat melalui skema kerja sama.

Di Provinsi Sumatra Utara, infrastruktur IBM yang terkena dampak mencakup 4 unit PISEW yang sempat mengalami gangguan, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM pedesaan di 2 kabupaten. Partisipasi masyarakat dinilai mampu mempercepat pemulihan layanan dasar sekaligus memberikan pendapatan bagi warga yang terdampak.

Di Sumatra Barat, kerusakan infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat mencakup 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM pedesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Selain bidang perumahan, Kementerian PUPR juga menerapkan skema tenaga kerja padat dalam pembersihan ruas jalan nasional yang terkena dampak bencana. Di lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat, tenaga kerja padat dioptimalkan dengan bantuan peralatan kecil agar proses pembersihan tetap efisien.

3. Kegiatan padat karya ditujukan memberikan dampak ekonomi langsung

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa program padat karya merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada manfaat langsung bagi rakyat. Menurutnya, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur secara fisik.

"Tetapi hal ini juga berdampak langsung terhadap perekonomian setempat melalui pengadaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan warga. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh berbagai kalangan masyarakat," kata Dody.

Partisipasi masyarakat, antara lain melalui kegiatan pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilaksanakan dalam skala kecil dengan pendekatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dengan melibatkan warga yang terdampak sebagai tenaga kerja harian.

Secara strategis, pelaksanaan padat karya oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dianggap sesuai dengan Visi PU 608, khususnya dalam mendukung pemberantasan kemiskinan serta mendorong perkembangan ekonomi.

Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan harian, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dasar di daerah yang terkena bencana.

Membangun Jembatan Ngutang, Purbaya: Ajukan Pembayaran Sekarang, Cair Besok Danantara mengalokasikan dana sebesar 1 triliun rupiah dari CSR BUMN untuk membangun perumahan di Sumatra. Danantara Target 15 Ribu Rumah di Sumatra Selesai dalam 3 Bulan, Ini Detailnya