Kemenkomdigi: Aktivitas Internet Meningkat, Pengawasan Digital Makin Penting

Artikelpedia , JAKARTA - Pengawasan lingkungan digital menjadi kebutuhan yang penting untuk memastikan sistem digital tetap aman, bertanggun...

Artikelpedia, JAKARTA - Pengawasan lingkungan digital menjadi kebutuhan yang penting untuk memastikan sistem digital tetap aman, bertanggung jawab, dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Buku Data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga November 2025 mencatat perubahan signifikan dalam pendekatan pengawasan.

Negara kini tidak hanya fokus pada penanganan konten yang bermasalah, tetapi juga memperkuat pengelolaan platform, sistem kepatuhan, serta perlindungan kelompok yang rentan dalam ruang digital.

"Risiko dalam dunia digital semakin berkembang menjadi lebih rumit dan terorganisir. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bersifat responsif, tetapi harus dilakukan secara sistematis, dapat diukur, serta melibatkan berbagai pihak," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

Salah satu tindakan penguatan pengawasan pada tahun 2025 adalah penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan anak di dunia digital melalui PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak) agar menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak Indonesia dengan memaksa platform digital menerapkan pengendalian akses konten, verifikasi usia, serta fitur perlindungan.

Kebijakan ini menunjukkan pendekatan baru dalam pengawasan yang tidak hanya memperhatikan konten, tetapi juga pada desain sistem serta tanggung jawab dari platform digital.

Pengaturan fitur, klasifikasi berdasarkan usia, serta pengurangan risiko merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan anak dan remaja sebagai kelompok pengguna yang rentan.

"Perlindungan anak di dunia digital perlu dimulai dari awal, yaitu bagaimana sistem dan fitur platform dirancang. Dengan PP Tunas, kami mendorong platform digital untuk memastikan adanya pengaturan akses, klasifikasi berdasarkan usia, serta mekanisme perlindungan yang memadai agar anak-anak dapat menggunakan ruang digital dengan aman," ujar Alexander.

Komdigi juga memperkuat pelaksanaan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), khususnya pada platform yang berbasis Konten yang Dihasilkan Pengguna (UGC).

Melalui Sistem Pengawasan Moderasi Konten (SAMAN), pemerintah mendorong platform digital untuk melaksanakan tanggung jawab moderasi dengan lebih transparan.

Mulai Oktober 2025, tindakan administratif akan diberlakukan kepada PSE yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagai bagian dari penguatan pengelolaan platform digital.

Pengawasan dilakukan secara fleksibel mengikuti perubahan pada platform yang populer, termasuk layanan game dan konten yang dibuat oleh pengguna.

Pengawasan dilakukan dengan melakukan penilaian risiko, berkomunikasi dengan pihak penyedia layanan, serta menyesuaikan kebijakan internal platform.

Model ini menekankan bahwa penguatan pengawasan tidak sama dengan larangan, melainkan pengelolaan risiko secara seimbang agar ruang digital tetap aman tanpa menghambat perkembangan inovasi.

“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang berekspresi atau inovasi, tetapi bertujuan memastikan setiap platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna serta menjaga lingkungan digital tetap sehat,” kata Dirjen Alexander.

Di dalam kerangka tersebut, pengelolaan konten ilegal, termasuk permainan taruhan online, menjadi salah satu parameter keberhasilan pengawasan.

Selama masa laporan, Komdigi mencatat sebanyak 2.604.559 penanganan konten perjudian online melalui berbagai saluran. Sebagian besar tindakan fokus pada situs dan alamat IP, tetapi data juga menunjukkan pergeseran distribusi ke saluran lain seperti layanan pertukaran file dan media sosial, yang mencerminkan penyesuaian pola pelanggaran di ruang digital.

Pola serupa juga terlihat dalam konten pornografi, dengan 656.774 laporan selama periode yang dilaporkan. Meskipun sebagian besar berasal dari situs web, munculnya konten tersebut di berbagai platform yang sering diakses oleh remaja memperkuat pentingnya kebijakan perlindungan anak dan pengawasan yang berbasis risiko.

"Kontrol terhadap ruang digital harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir sebagai pengatur dan pengawas, namun platform serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan," katanya.

Di masa depan, penguatan pengawasan ruang digital akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup tindakan berbasis data, pengelolaan platform yang bertanggung jawab, perlindungan kelompok rentan melalui kebijakan seperti PP Tunas, serta kerja sama antar sektor.(chi/jpnn)