Walhi: Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar Bukan Alamiah, Tapi Akibat Kebijakan Pemerintah

Ringkasan Berita: Walhi memberikan pernyataan terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut...

Ringkasan Berita:

• Walhi memberikan pernyataan terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar)
• Walhi menganggap bencana tersebut bukanlah hal yang alami, melainkan muncul dari kebijakan pemerintah.
• Pemerintah tidak mampu menghentikan kerusakan di hulu dan justru melakukan pembiaran, sementara fokusnya hanya pada solusi sementara di bagian hilir.

 

Articlepedia, JAKARTA -Lembaga Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan pernyataan terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu.

Walhi menganggap bencana tersebut bukanlah hal yang alami, tetapi muncul dari kebijakan pemerintah.

"Banjir yang menghentikan aktivitas di paling sedikit 16 kabupaten di Aceh memberikan pesan tajam, bahwa alam kini tidak mampu menahan tekanan kerusakan yang dipaksakan oleh manusia," ujar Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Solihin, Senin (1/12/2025).

Solihin menekankan bahwa bencana kali ini bukan sekadar kejadian alam, melainkan bencana ekologis yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah yang tidak peduli dan membiarkan hal tersebut terjadi.

Serta memfasilitasi penghancuran lingkungan hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang ambisius.

"Sebagai akibat dari deforestasi, perluasan perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan emas ilegal yang semakin marak. Pemerintah gagal mencegah kerusakan di hulu dan justru melakukan pembiaran, sementara fokus hanya pada solusi sementara di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Riandra menyatakan bahwa daerah yang paling rentan adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulu wilayahnya berada dalam ekosistem Batang Toru.

Selama delapan tahun terakhir, Walhi Sumut secara tegas terus-menerus mengkritik model pengelolaan Batang Toru.

Contohnya, PLTA Batang Toru tidak hanya akan memutus habitat orang utan dan harimau, tetapi juga merusak badan-badan sungai serta aliran air yang menjadi dasar pendukung dan penyangga lingkungan.

"Selain itu, pertambangan emas yang berada tepat di sepanjang sungai Batang Toru, beberapa desa lain di kecamatan Sipirok juga memiliki kegiatan kemitraan perkebunan kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengubah fungsi hutan. Segala aktivitas eksploitasi ini diizinkan oleh pemerintah melalui proses penghapusan kawasan hutan untuk mendapatkan izin melalui revisi tata ruang," jelasnya.

Sementara bencana di Sumatera Barat disebabkan oleh akumulasi krisis lingkungan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya air.

"Deforestasi, tambang emas ilegal, serta lemahnya penegakan hukum menjadi alasan mengapa Sumbar terus menghadapi masalah ekologis," ujar Manajer Riset Walhi Sumbar, Andre Bustamar.

Bentuk-bentuk kayu yang terbawa oleh aliran sungai menunjukkan. Adanya kegiatan penebangan di daerah hulu DAS.

Itu kata Andre, memperkuat dugaan bahwa aktivitas perusakan hutan masih terjadi dan menjadi penyebab langsung meningkatnya ancaman bencana lingkungan.

"Bencana lingkungan yang terjadi di Sumbar menjadikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam melindungi warga dari ancaman bencana adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar," tegasnya.

Pulau Sumatera saat ini sedang mengalami banjir besar dan tanah longsor sejak akhir November 2025, menyebabkan ratusan korban jiwa dan puluhan ribu penduduk harus meninggalkan tempat tinggalnya.

Kondisi Terkini

• Korban jiwa: BNPB mengungkapkan lebih dari 174 orang tewas, 79 hilang, serta ratusan cedera.
• Daerah yang terkena dampak: Aceh, Sumatera Utara (Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan), serta Sumatera Barat (Padang, Gunung Nago).
• Pengungsian besar-besaran: Ratusan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat jembatan roboh, jalur transportasi terputus, serta bangunan rusak.
• Kerusakan pada infrastruktur: bendungan Gunung Nago mengalami kebocoran, jembatan ambruk, dan banyak rumah terbawa arus.

Faktor Penyebab

• Curah hujan yang luar biasa: Pulau Sumatera sedang mengalami musim hujan puncak, di mana tingkat curah hujan sangat besar.
• Kerusakan hutan: Penebangan ilegal dan penyusutan luas hutan memperburuk kejadian banjir akibat berkurangnya kemampuan menyerap air.
• Daerah yang rentan terhadap tanah longsor: Banyak area dataran tinggi dan gunung yang rawan longsor ketika terjadi hujan lebat.

Dampak Sosial

• Krisis kemanusiaan: Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, akses bantuan mengalami hambatan.
• Lingkungan terganggu: Kayu-kayu yang terbawa arus sampai ke laut menunjukkan kerusakan hutan yang sangat parah.

• Ekonomi terganggu: Jalur transportasi dan perdagangan mengalami gangguan di beberapa wilayah.