Banjir Sumatera Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

PEMERINTAH pusat belum menetapkan banjirbanjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Bencana yang menimpa Aceh, Sumatera B...

PEMERINTAH pusat belum menetapkan banjirbanjir dan longsor di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Barat, danSumatera UtaraMendekati akhir November beberapa waktu lalu, telah mengakibatkan dampak yang sangat besar, seperti ratusan korban jiwa, kerusakan pada infrastruktur, kerugian harta benda hingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa pihak mengharapkan pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional terkait banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Perkumpulan Warga Minta Prabowo Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Darurat Nasional

Koalisi masyarakat sipil Aceh mengharapkan Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional terkait peristiwa tersebut, mengingat pemerintah daerah tidak lagi mampu menghadapi bencana itu. "Kami meminta Presiden RI segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh pada hari Minggu, 30 November 2025, seperti dilaporkan Antara.

Selain MaTA, konsorsium masyarakat sipil yang peduli terhadap bencana ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, serta International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS).

Menurut Alfian, hingga kini ribuan warga masih terisolasi, puluhan ribu rumah tenggelam, dan berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, serta jalan nasional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota mengalami kerusakan parah. "Di beberapa daerah, akses transportasi terputus sama sekali sehingga bantuan logistik tidak bisa sampai," ujarnya.

Selain itu, keadaan semakin memburuk akibat kelangkaan bahan pokok yang menyebabkan masyarakat mengalami kelaparan, ditambah dengan pemadaman listrik dan terganggunya jaringan komunikasi, sehingga menghambat upaya penanganan darurat.

Menurut Alfian, keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah sudah tidak cukup lagi untuk menghadapi bencana yang semakin meluas. Terlebih dengan kondisi keuangan yang sangat minim, termasuk situasi keuangan di pemerintah provinsi, khususnya Aceh. Hal ini menyebabkan pengelolaan bencana secara berkelanjutan menjadi sulit dilakukan.

Ketua DPD Menganggap Bencana di Sumatera Sudah Memenuhi Kriteria Bencana Nasional

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan bahwa dirinya menerima aspirasi dari pemerintah daerah serta para senator DPD dari tiga provinsi yang terkena dampak bencana. Usulan tersebut meminta pemerintah pusat mengumumkan status bencana nasional terkait banjir dan tanah longsor yang meluas di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sultan menganggap bencana di Sumatera telah memenuhi kriteria bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Baik dari segi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur dan fasilitas serta luasnya wilayah yang terdampak serta dampak sosial ekonomi yang muncul," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu, 30 November 2025.

Sultan menekankan bahwa dampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut memerlukan penanganan yang lebih intensif dari pemerintah pusat. "Hampir semua jalur darat menuju lokasi banjir mengalami gangguan total. Akibatnya, distribusi bantuan kemanusiaan menjadi sulit," ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah daerah setempat juga menghadapi kesulitan dalam menghadapi bencana ini secara mandiri. "Sangat sulit berharap anggaran pemerintah daerah mampu mengatasi bencana dengan skala besar seperti ini. Kami merasa bahwa para kepala daerah pasti mengalami keterbatasan dana setelah kebijakan efisiensi APBD," katanya.

Anggota DPR NasDem: Hanya Empati Saja Tidak Cukup

Anggota Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menyatakan bahwa penentuan status darurat bencana nasional di Sumatera perlu dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah korban jiwa serta kerusakan infrastruktur penting di tiga provinsi tersebut.

"Hanya empati saja tidak cukup. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan dengan kekuasaan tertinggi untuk menetapkan status darurat nasional," ujar Dini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Anggota Komisi VIII DPR menyatakan, pengesahan status darurat bencana nasional akan memberikan dasar politik bagi presiden dalam melakukan audit lingkungan, larangan sementara terhadap izin, serta penegakan hukum terhadap tokoh-tokoh yang diduga menjadi penyebab kerusakan kawasan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi ini.

Ia menyatakan bahwa sifat bencana yang diakibatkan oleh Badai Tropis Senyar bersifat lintas wilayah, sehingga membutuhkan komando tunggal dari pemerintah pusat.

Selain itu, menurutnya, kerusakan infrastruktur strategis seperti jalur lintas Sumatera yang memengaruhi mobilitas logistik nasional dan pemulihan ekonomi juga memerlukan intervensi dari APBN. Selain itu, diperlukan mekanisme percepatan yang hanya bisa dilakukan dengan menetapkan status darurat bencana nasional.

Dini juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menggunakan istilah "bencana daerah" sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan pengelolaan lingkungan jangka panjang. "Negara perlu berada di barisan terdepan," kata Dini.

PKS Berharap Prabowo Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir dan Longsor Sumatera

Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil berharap Presiden Prabowo Subianto mengumumkan status bencana nasional terkait banjir dan longsor yang terjadi di beberapa provinsi di Sumatera. Nasir menilai tindakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para korban yang terkena dampaknya.

Menurut Nasir, banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan banyak keluarga terlilit kesulitan, jalan terputus, serta distribusi bantuan mengalami kendala dalam mencapai semua wilayah yang terkena dampak. Ia juga menyebutkan situasi di lapangan yang memprihatinkan, baik dari segi keamanan penduduk maupun kerusakan pada fasilitas umum.

"Banjir besar ini telah menewaskan banyak orang, memicu penyakit kulit, memutus pasokan listrik di berbagai daerah, serta menyebabkan kerugian fisik dan tidak terukur. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak peralatan elektronik dan kendaraan bermotor warga," ujar Nasir Djamil, dilaporkan dalam keterangan resmi di situs DPR, Jumat, 28 November 2025.

Ia menyatakan, penanganan bencana akan mengalami hambatan jika pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Lebih lanjut, Nasir menambahkan, terputusnya jalur darat di beberapa daerah menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok yang memperburuk kondisi masyarakat, khususnya bagi warga yang mengungsi dan sulit mendapatkan bantuan dari daerah dalam waktu singkat.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menekankan bahwa kondisi banjir saat ini telah memenuhi indikator yang ditetapkan dalam peraturan kebencanaan Indonesia. Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Khusus.

Ia menyatakan, pengumuman bencana nasional dapat dilakukan jika terjadi korban yang banyak, kerugian materi yang besar, wilayah yang terkena dampak luas melintasi beberapa daerah, gangguan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan, serta menurunnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana.

Kondisi banjir yang terjadi di berbagai provinsi, menurutnya, secara jelas memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam peraturan tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum paling utama. “Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, dikhawatirkan jumlah korban akan terus meningkat. Dengan rendah hati, kami mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, serta memberikan bantuan yang lebih besar dan terkoordinasi,” ujar Nasir.

Prabowo Mengatakan Keadaan Darurat Wilayah Cukup Mampu Mengatasi Banjir Sumatera

Sementara itu, Prabowo Subianto menyatakan bahwa status darurat bencana wilayah dinilai sudah memadai dalam menghadapi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera.

"Kami terus memantau. Saya rasa kondisi saat ini sudah cukup," kata Prabowo saat berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin, 1 Desember 2025.

Prabowo menyatakan tidak ada perintah khusus yang diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menuturkan kedua lembaga tersebut telah memiliki prosedur yang baik dalam menghadapi bencana. Prabowo menegaskan, tugas pemerintah adalah memaksimalkan segala upaya agar penanganan berjalan lebih cepat.

"Reaksi BNPB cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita telah mengerahkan banyak helikopter, Hercules, dan pesawat-pesawat kita," ujar Prabowo.

Andi Adam Faturahman, Sultan Abdurrahman, dan Eka Yudha Saputraberkontribusi dalam penyusunan artikel ini.